Realisasi Belanja Tinggi di 2025, Gusnar Ismail: Dana Pemerintah Dibutuhkan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Gorontalo melaporkan realisasi tinggi penyerapan anggaran hingga November 2025. Dalam rapat koordinasi evaluasi penyerapan anggaran di Hulonthalo Ballroom, Kamis (4/12/2025), realisasi fisik mencapai 89,71 persen sementara realisasi keuangan berada di 84,81 persen. Angka ini mengungguli capaian periode yang sama tahun lalu, pada November 2024 realisasi fisik tercatat 86,91 persen dan keuangan 83,33 persen. Gubernur Gusnar Ismail menyatakan rasa syukur atas hasil tersebut. Ia menegaskan bahwa realisasi belanja baik dari APBD maupun APBN, bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting untuk memastikan aliran dana dan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kalau dana pemerintah ini hanya terparkir di bank, maka tidak ada uang yang bergerak di tengah masyarakat… Belanja pemerintah ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Gusnar.
Data dari Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa realisasi APBN sampai 3 Desember 2025 untuk Provinsi Gorontalo telah mencapai 87,82 persen, atau sekitar Rp 9,44 triliun dari pagu total Rp 10,75 triliun. Angka ini berasal dari kombinasi belanja kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah
Tak hanya secara agregat, sejumlah unit kerja (OPD) di lingkungan Pemprov juga menunjukkan kinerja penyerap anggaran di atas rata-rata. Tercatat sembilan OPD melampaui target fisik dan keuangan per November 2025, dengan capaian tertinggi dicetak oleh Inspektorat, realisasi fisik 98,64 persen dan keuangan 93,46 persen, diikuti Dinas Pariwisata, Biro Pemerintahan & Kesra, BPBD, Dinas Dukcapil & Pemdes, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Biro Umum, Biro Pengendalian Pembangunan & Ekonomi, serta Dinas Perhubungan.
Menurut Gusnar, keberhasilan penyerapan anggaran ini penting karena artinya belanja pemerintah benar-benar bergerak, beralih dari “nominal di bank” menjadi proyek, layanan, dan belanja yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan ini juga dipandang sebagai kontributor penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga daya beli warga.
