Jelang Akhir Tahun, Gubernur Gusnar Desak OPD Genjot Realisasi Fisik Anggaran
Gorontalo – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi fisik program dan kegiatan. Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pimpinan di aula rumah jabatan Gubernur, Senin (24/11/2025), yang turut dihadiri Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekdaprov Sofian Ibrahim. Berdasarkan hasil evaluasi per 15 November, masih terdapat tiga OPD yang belum mencapai target realisasi fisik sesuai kesepakatan. Ketiganya yakni BPSDM Provinsi dengan realisasi 81,98 persen dari target 83 persen, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) dengan realisasi 78,04 persen dari target 80 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman (PUPR KP) dengan realisasi 75,34 persen dari target 80 persen.
Khusus untuk PUPR KP, Gubernur menyoroti sejumlah paket konstruksi yang dinilai perlu perhatian ekstra. Beberapa di antaranya peningkatan jalan Brigjen Piola Isa, pembangunan gedung kantor Badan Keuangan, rehabilitasi gedung kantor Gubernur, serta pembangunan kanal Tanggidaa yang realisasi keuangannya belum mencapai 100 persen.
Selain itu, Gusnar juga menyinggung belanja modal lanjutan untuk pembangunan gedung rawat inap di RSUD Ainun Habibie, pembangunan gedung kantor Labkesda di Dinas Kesehatan, pembangunan Gedung Tipe B tahap II di Dinas Perhubungan, hingga pembangunan gedung kantor UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
“Insya Allah tanggal empat kita lakukan kembali rapat pimpinan, jadi bapak ibu sudah bisa menghitung berapa persen yang bisa ditargetkan,” tegas Gusnar.
Ia meminta OPD terkait melakukan percepatan penyerapan anggaran agar realisasi fisik tidak hanya menyentuh target minimal, tetapi sebisa mungkin melampaui capaian yang telah disepakati. Gubernur juga mengingatkan OPD lain yang realisasinya sudah melampaui target untuk tidak terlena dan terus menggenjot pelaksanaan kegiatan.
“Untuk keuangan-keuangan ini jangan sampai terlambat. Kita buat peraturan internal, setiap ada kemajuan berapa persen, keluarkan uangnya supaya terbaca fisik dan keuangan kita, karena penyerapan anggaran itu menjadi perhatian pemerintah pusat,” tutupnya.
Rapat evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Gorontalo menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencegah terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
