Gorontalo Masuk Tiga Besar Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih, Gubernur Minta Percepatan Gerai dan Gudang
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen untuk mendukung percepatan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan. Penegasan itu disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat provinsi di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (11/11/2025).
Rakor dihadiri Satgas KDKMP Provinsi Gorontalo, wakil ketua dan sekretaris satgas, serta Project Management Office (PMO) kabupaten/kota se-Gorontalo. Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek administratif, melainkan simbol kemandirian ekonomi rakyat di tingkat desa.
“Koperasi Desa Merah Putih adalah simbol kemandirian ekonomi rakyat. Percepatan pembangunan gerai dan pergudangan harus dilakukan secara disiplin, terukur, dan kolaboratif. Gorontalo harus menjadi contoh bagi daerah lain,” tegas Gusnar.
Berdasarkan laporan Satgas, hingga November 2025 seluruh 729 desa dan kelurahan di Gorontalo telah memiliki badan hukum koperasi dan Nomor Induk Koperasi (NIK). Sebanyak 494 KDKMP (67,8 persen) juga telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga progres pembentukan KDKMP di Gorontalo mencapai 89,27 persen, naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Melalui sistem nasional SIMKOPDES milik Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 562 KDKMP sedang dalam proses pengajuan kemitraan dengan BUMN dan 91 koperasi telah disetujui. Tiga KDKMP juga tengah mengajukan pembiayaan usaha untuk memperkuat permodalan. Jenis gerai dengan rencana bisnis tertinggi adalah gerai sembako (315 unit), disusul gerai usaha lain dan simpan pinjam.
Pada sisi infrastruktur, 208 KDKMP dilaporkan sudah memiliki lahan siap bangun dan 28 koperasi sedang dalam tahap pembangunan gerai. Gubernur menilai capaian ini sebagai bukti konkret pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa.
“Koperasi bukan hanya proyek pemerintah, tapi milik masyarakat. Keberhasilannya bergantung pada partisipasi pengurus, anggota, dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah hadir sebagai fasilitator,” ujar Gusnar.
Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, menambahkan bahwa Gorontalo kini berada di posisi ketiga nasional dalam pembentukan KDKMP. Pihaknya terus melakukan konsolidasi dan validasi data lahan, serta sinkronisasi rencana bisnis antar kabupaten/kota agar sejalan dengan target dan desain program nasional.
“Kami bekerja dengan semangat gotong royong dan fokus pada hasil nyata. Dengan dukungan penuh Gubernur dan sinergi lintas pihak, kami optimis Gorontalo dapat menjadi provinsi terbaik dalam percepatan pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih,” ujar Risjon.
Melalui rakor ini, Pemprov Gorontalo menegaskan tekad untuk menjadi salah satu daerah paling proaktif dalam pelaksanaan program strategis nasional KDKMP. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat struktur usaha masyarakat, serta menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi rakyat di Bumi Serambi Madinah.
