Antrean Panjang di SPBU, Pemprov Gorontalo Bentuk Tim Satgas Pantau Penyaluran BBM
Menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Gorontalo, Pemerintah Provinsi menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) BBM di aula rumah jabatan Gubernur, Jumat (14/11/2025). Rapat dipimpin langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jamal Nganro serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu.
Dalam rapat tersebut, Satgas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran di lapangan. Salah satunya, adanya kendaraan yang berulang kali mengisi BBM dalam waktu berdekatan di SPBU yang sama. Pola ini diduga terkait praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Menyikapi temuan ini, kami akan membentuk tim yang terdiri dari unsur OPD Pemprov dan melibatkan TNI–Polri. Tim ini akan kami tugaskan secara berkala di masing-masing SPBU untuk mencatat dan memonitor kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM. Jika ada indikasi pelanggaran, akan ditelusuri, mau diapakan BBM ini,” tegas Gubernur Gusnar.
Selain pengawasan di lapangan, Gubernur juga menyoroti manajemen distribusi BBM ke SPBU. Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU menyesuaikan jadwal pengisian agar tidak berbenturan dengan jam sibuk masyarakat.
“Penyaluran ke SPBU sebaiknya tidak pada saat mulai kesibukan. Mungkin sekitar jam setengah lima pagi untuk wilayah kota, saat kondisi masih sepi. Ini penting dipertimbangkan supaya distribusi ke SPBU tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat,” kata Gusnar.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jamal Nganro, menjelaskan bahwa persoalan antrean panjang BBM sudah diantisipasi sebelumnya. Gubernur, kata dia, bahkan telah bertemu dengan Ketua BPH Migas untuk membahas penataan pemanfaatan BBM bersubsidi, sekaligus mendorong kerja sama agar penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kepada teman-teman Pertamina, kita minta laporan rutin setiap bulan: berapa kuota dan berapa realisasinya. Data ini penting bagi Gubernur untuk membaca kondisi di lapangan,” ujar Jamal.
Ia menambahkan, Pemprov Gorontalo juga telah mengusulkan penambahan kuota BBM untuk menyesuaikan dengan peningkatan jumlah kendaraan, aktivitas usaha, serta kebutuhan sektor nelayan, pertanian, dan perikanan di daerah.
Melalui penguatan Satgas BBM, penyesuaian jadwal distribusi, dan pengawasan kuota, Pemprov berharap persoalan antrean panjang di SPBU bisa ditekan, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat luas.
